Politik didefinisikan secara sederhana adalah suatu sistem yang mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam sistem politik suatu negara lahirlah suatu yang dinamakan budaya politik. Pola perilaku dan hasil budidaya manusia dalam menghayati kehidupan bernegara, yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan pengertian pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, hukum, dan norma dalam politik ini berdasarkan ciri-ciri masyarakat yang kemudian berkembang dibagi menjadi 3, yaitu budaya politik parokial atau apatis, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan. Dan sesuai judul artikel ini, contoh perilaku budaya politik partisipan, maka pokok bahasan terpusat pada budaya politik politik partisipan termasuk budaya politik yang dianggap paling maju dari suatu negara yang menganut asas-asas pokok demokrasi. Masyarakat ciri-ciri budaya politik partisipan sudah mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi. Masyarakat mengetahui dengan pasti bahwa pemimpin negara dan penyelenggaraan pemerintahan akan mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung dan tidak masyarakat dengan budaya politik partisipan, antara lain Pengetahuan masyarakatnya tentang politik cukup tinggi. Ini dikarenakan teknologi informasi dalam masyarakat sudah maju dan pendidikan masyarakat sudah cukup. Masyarakatnya juga cukup trebuka dengan segala hal yang politik tinggi dari masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa dalam budaya politik partisipan mereka menyadari bahwa segala keaktifannya akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Meraka juga paham kemana harus menyalurkan politik aktif dari masyarakat. Karena kesadaran politik yang tinggi, maka fungsi kontrol dari masyarakat sangat aktif. Mereka mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negaranya dengan dan warga negara memiliki kepekaan terhadap masalah kehidupan politik yang terjadi di negaranya. Dengan demikian, mereka dengan cepat memutuskan tindakan yang akan negara dapat menilai baik buruk suatu isu politik. Oleh sebab itu, tindakan yang disebutkan pada ciri sebelumnya dapat dilakukan dengan tidak negara atau masyarakat suatu negara mengenai hak dan kewajiban warga negara, fungsi, dan wewenang pemerintah dan lembaga-lembaga seluruh warga negara memahami hak dan kewajibannya sebagai warga pada peraturan dan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeritah tanpa paksaan. Mereka memahami, bahwa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan umum seluruh rakyat memberi kritik, saran, dan masukan kepada pemerintah. Karena mereka mengetahui kebebasan mengeluarkan pendapat mereka dijamin oleh Perilaku Budaya Politik Partisipasi di IndonesiaIndonesia dengan wilayahnya yang cukup luas, sebagian besar masyarakatnya sudah menganut budaya politik partisipan. Ini terkait dengan pengertian sosialisasi politik menurut para ahli yang sudah menjangkau hampir ke suruh pelosok negeri. Di bangku sekolah hakikat pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai bagian dari pendidikan politik mulai dini. Meskipun demikian, belum semua wilayah Indonesia sudah menganut politik partisipan. Perlu usaha lebih giat lagi agar contoh perilaku budaya politik partisipan yang diperlihatkan masyarakat Indonesia, antara lain Menggunakan Hak Pilih dalam PemiluMenggunakan hak pilih dalam fungsi pemilu merupakan contoh perilaku budaya politik partisipan yang terlihat secara jelas. Warga negara yang baik, akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Baik secara aktif maupun pasif. Hak pilih secara aktif berarti warga negara dengan ketentuan tertentu sesuai Undang-Undang yang berlaku mempunyai hak menjadi calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau calon presiden. Sementara hak pilih pasif, berarti setiap warga negara sesuai ketentuan Undang-undang berhak memilih calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden yang diinginkan dan sesuai hati Indonesia keberlangsungan pemilu dengan prinsip dan asas-asas pemilu LUBER JURDIl, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ikut serta dalam pemilu berarti penting. Karena siapapun yang terpilih mewakili rakyat di legislatif maupun pemimpin negara yang akan menentukan masa depan Indonesia, minimal dalam waktu lima tahun Serta dalam Partai PolitikIkut serta dalam partai politik juga menjadi perilaku politik partisipan. Partai politik adalah salah satu tempat seseorang menyuarakan suaranya untuk kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Ada orang yang hanya menjadi partisipan partai politik, yaitu orang yang memilih partai dalam pemilihan umum karena setuju dengan segala program dan visinya untuk penyelenggaraan negara. Ada juga dalam partai politik yang dinamakan kader, yaitu orang yang aktif ikut melaksanakan kegiatan partai politik, giat mempengaruhi masyarakat untuk pemilihan tertentu, dan dapat menjadi calon anggota legislatif yang Kegiatan Organisasi TertentuIkut serta dalam kegiatan organisasi tertentu dapat menjadi pertanda politik partisipan. Di ruang lingkup yang kecil, ikut serat dalam organisasi sekolah, seperti Osis dan Pramuka. Di lingkup lingkungan, ada karang Taruna dan PKK. Sementara di lingkup nasional kita mengenal berbagai organisasi kepentingan dan penekan sebagai fungsi infrastruktur politik. Organisasi ini seperti Komunitas Peduli Lingkungan dan komunitas lain, Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan profesi lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Bantuan Hukum. Semua organisasi tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidangnya masing-masing. Misalnya, Ikatan Dokter Indonesia dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang LobbyingKegiatan atau perilaku selanjutnya sebagai contoh perilaku budaya partisipan adalah kegiatan lobbying. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang kepada perorangan atau instansi untuk mempengaruhi kebijakan. Contoh sekarang yang sedang marak adalah kegiatan organisasi AILA yang sedang melakukan berbagai kegiatan hukum dan lobbying untuk terciptanya Undang-Undang tentang demonstrasi dianggap negatif. Padahal demonstrasi adalah kegiatan yang mengkritik suatu kebijakan pemerintah yang merupakan pertanda demokrasi di suatu negara berjalan baik. Tidak ada orang atau kelompok yang mengkritisi pemerintah menjadi pertanda terjadi sesuatu dalam negara. rakyat tidak berani mengajukan aspirasi atau pendapatnya. Namun, demonstrasi hendaknya dilakukan dengan cara sesuai ketentuan berlaku dan tidak mengganggu ketertiban dan Patuh pada PeraturanSeperti telah disebutkan dalam ciri-ciri masyarakat dengan budaya politik partisipan adalah menyadari dengan mematuhi aturan negara. Aturan negara yang paling terlihat adalah aturan lalu lintas dan terkait aturan membayar pajak. Masyarakat dengan kesadaran tinggi akan melaksanakan peraturan. Mereka meyakini bahwa peraturan dibuat untuk ketertiban umum, selama pepemrintah yang berjalan adalah pemerintah pro rakyat. Dan pajak adalah sebagai sumber biaya pembangunan dalam Musyawarah MufakatDalam lingkungan mulai dari keluarga hingga negara, politik paritisipan yang dapat dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat. Sebuah ciri khas demokrasi Pancasila yang tidak dimiliki negara lain. Manfaat musyawarah harus dilaksanakan dalam berbagai segi kehidupan. Semua masalah harus diselesaikan secara musyawarah agar tercapainya kepentingan bersama. Setelah musyawarah mufakat tercapai, maka semua yang ikut serta secara bertanggung jawab pula menghormati dan melaksanakan seluruh hasil dalam Berbagai Aspek KehidupanDisiplin dalam berbagai aspek kehidupan enjadi contoh perilaku budaya politik partisipan selanjutnya. Disiplin berarti mematuhi semua aturan yang berlaku. Semua Undang-Undang yang ada. Disiplin mulai dari keluarga sejak dini. Disiplin bangun pagi, disiplin jam sekolah, dan disiplin melakukan semua tugas dan Mengawasi Jalannya PemiluPelaksanaan pemilihan umum yang berjalan baik cermin demokrasi berjalan baik. Oleh karena itu, salah satu cermin budaya politik partisipan adalah ikut sertanya masyarakat mengawasi jalannya pemilihan umum. Agar pemilihan umum menghasilkan sesuatu yang baik, mewakili aspirasi Mengkritisi Calon PemimpinTerakhir, masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan dapat mengkritisi calon pemimpinnya dan calon anggota legislatif yang kelak akan mewakili mereka menyuarakan aspirasi. Mengkritisi calon pemimpin tentunya dilakukan dengan cara yang baik dan bahasa yang baik. Tidak dengan menempatkan isu SARA dan dengan bahasa yang sopan. Kebebasan mengeluarkan pendapat harus diartikan dengan lapang dada, penuh aturan, dan tujuan menyampaikan pendapat di muka contoh perilaku budaya partisipan di Indonesia. Kemungkinan masih banyak contoh lainnya yang belum diungkapkan di sini. tapi yang terpenting apa pun bentuk perilaku budaya politik partisipan yang dilaksanakan atau dipilih untuk menyalurkan aspirasi, hendaknya tidak melanggar peraturan dan tetap saling menghormati dan menghargai antar sesama warga negara. Upaya menjaga keutuhan NKRI, tetap menjadi prioritas utama. Semoga bermanfaat.